TANJUNG MEDAN | MARKIBONG.COM — Penimbunan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Solar merupakan tindak Kejahatan yang merugikan Masyarakat bahkan Negara yang kegiatannya berupa Pengangkutan, Penyimpanan, penjualan tanpa adanya izin dari pihak Berwenang yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha Pribadi atau Mafia BBM
Bagaimana dengan Penegakan Hukum dalam Menghadapi fenomena Penimbunan BBM (bahan Bakar Minyak) Jenis Solar dan Pertalite semakin marak di Provinsi Riau terkhusua di Kabupaten Rohil, kecamatan Pujud dan Tg Medan sudah sangat lama menjadi sarang para Mafia BBM bersubsidi.
Masyarakat Riau saat ini sangat kesulitan untuk mendapatkan BBM, mereka harus berjam-jam bahkan berhari-hari antre di SPBU, ini akibat bnyknya para Mafia BBM yg melakukan kecurangan dengan cara melangsir BBM secara berulang- ulang dari SPBU dengan cara bekerja sama dengan pihak pegawai SPBU.
Sama halnya yang terjadi di Kecamatan Tg Medan Rohil di Simpang Lombok tim investigasi menemukan praktek ilegal penimbunan BBM bersubsidi jenis Solar dan Pertalite, para Mafia BBM ini sangat bebas memperjualbelikan BBM mengunakan Jiregen dan diduga gudang- gudang penimbunan BBM tersebut berisi rabun liter BBM bersubsidi.
Ucok Harahap Salah satu Bos Minyak ilegal yang memiliki salah satu POM mini di Simpang Lombok Tg Medan Rohil Riau terlihat jelas dan terekam awak media memperjualbelikan BBM Jenis solar dengan menggunakan Jiregen dan memiliki gudang minyak yang berada di lokasi rumahnya.
Tim media juga mencoba melakukan konfirmasi dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah sesuai kode etik jurnalistik melalui telepon dan pesan surat whatsapp ke nomor 0811-75xx-xxx, namun hingga berita ini diterbitkan Ucok tidak merespon dan memilih bungkam.
Sementara, berdasarkan UU Migas sendiri, pengoplosan BBM termasuk tindakan menyalahgunakan BBM (yang disubsidi pemerintah) yang sanksi pidananya diatur dalam Pasal 55 UU Migas:
Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).
Dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan BBM, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri. (Tim)
Tidak ada komentar